MANADO, MKS
Kritik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Normans Luntungan, menyasar realisasi hasil reses. Legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Utara ini menyorot adanya aspirasi-aspirasi yang tak diakomodir.
Wakil rakyat dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini menilai, bila tak semua aspirasi bisa ditindaklanjuti maka sama saja membuang-buang anggaran. Hal itu karena dia dapati, ada anggota dewan sebelumnya yang ternyata tidak pernah diakomodir terkait aspirasi hasil resesnya.
“Ini kan ada anggaran yang dikeluarkan untuk reses. Kalau point-point yang dikehendaki oleh masyarakat itu tidak dikabulkan. Ada satu anggota dewan yang bahkan tidak dihiraukan poin-poin resesnya, itu sama saja membuang-buang waktu, membuang-buang uang negara,” tegas Luntungan, Selasa (14/1/2025), usai kegiatan sosialisasi Penginputan Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulut.
Lanjutnya, saat ini aspirasi-aspirasi tersebut baru sementara diinput dan belum mengetahui mana yang akan ditindaklanjuti. Hanya saja menurutnya, lebih baik kalau memang tidak semua aspirasi direalisasi maka diberitahukan saja berapa yang menjadi jatah per anggota dewan. Dengan demikian tidak sibuk-sibuk melakukan input. “Supaya kita tidks lelah-lelah bainput lebih baik satu kali kase tau jo, jatah berapa. Satu anggota dewan bisa dicover berapa, tau-tau begitu enak,” ujarnya.
Kalau sudah diberitahukan berapa jumlah aspirasi setiap anggota dewan yang akan ditindaklanjuti maka sebenarnya tidak perlu buang-buang waktu melaksanakan reses berhari-berhari. “Tidak perlu buang-buang waktu 6 hari reses. Kalau cuma 10 (aspirasi yang diakomodir, red), satu hari reses sudah cukup,” tuturnya seraya menambahkan, ini juga bisa mengurangi biaya. (arfin tompodung)
