Manado, MKS
DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Rapat Paripurna Internal Penetapan Tata Tertib (Tatib) DPRD, Selasa (10/11/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Revisi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Roy Roring, membacakan laporan hasil pembahasan Pansus yang memuat sejumlah penyesuaian terhadap aturan internal lembaga legislatif tersebut.
Dalam laporannya, Roy menjelaskan bahwa revisi Peraturan DPRD Sulut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, Tata Tertib DPRD merupakan pedoman bagi seluruh anggota legislatif dalam menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta adanya perubahan dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan,” jelas Roy saat membacakan laporan Pansus.
Ia mengatakan, penyesuaian tersebut penting agar ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib DPRD tetap relevan, sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan kelembagaan saat ini.
Selain itu, terdapat sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang perlu dimuat dan diakomodasi ke dalam Tata Tertib DPRD, sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif.
Atas dasar pertimbangan tersebut, DPRD Sulut membentuk Pansus untuk melakukan pengkajian, pembahasan, penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021.
Dalam pelaksanaannya, Pansus melakukan pencermatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengevaluasi materi muatan Tata Tertib sebelumnya, serta mengidentifikasi berbagai ketentuan baru yang perlu dimasukkan.
Roy berharap, penyempurnaan tersebut dapat menghasilkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib yang lebih komprehensif, sistematis dan responsif terhadap perkembangan serta kebutuhan pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD Sulut.
“Melalui proses pembahasan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan peraturan DPRD tentang tata tertib yang lebih komprehensif, sistematis, responsif terhadap perkembangan serta kebutuhan pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penyempurnaan aturan tersebut sekaligus diharapkan memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab.
Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pansus atas pelaksanaan tugas dan seluruh rangkaian proses pembahasan revisi Peraturan DPRD Sulut tentang Tata Tertib. (arfin tompodung)
