Manado, MKS
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Henry Walukow, meminta Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulut memperjelas progres penataan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk rencana revisi Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengaturan kelembagaan perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikan Walukow dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut, Selasa (10/11/2026), di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut.
Menurut Walukow, penataan struktur OPD yang saat ini berjalan perlu disesuaikan dengan kebijakan dan arahan pemerintah pusat. Karena itu, ia mempertanyakan apakah Biro Organisasi telah menyiapkan gambaran maupun usulan terkait revisi regulasi tersebut.
“Apakah sudah ada progres untuk penataan OPD yang harus diselesaikan sesuai dengan arahan pemerintah pusat?” tanya Walukow.
Ia mencontohkan penataan organisasi di sektor pariwisata yang perlu menyesuaikan perkembangan kebijakan, termasuk kebutuhan penambahan bidang ekonomi kreatif.
Walukow ingin mengetahui apakah penyesuaian struktur tersebut telah masuk dalam perencanaan tahun 2027 atau masih dalam tahap pembahasan.
Menurutnya, kejelasan progres penataan OPD penting agar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan pemerintah pusat.
Selain penataan kelembagaan, Walukow juga menyoroti tugas Biro Organisasi dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah.
Ia mempertanyakan apakah kegiatan evaluasi tersebut telah memiliki program dan alokasi anggaran tersendiri, sekaligus bagaimana mekanisme penilaian yang diterapkan.
“Bagaimana bentuk penilaian atau evaluasi dari kinerja? Kemudian dilaporkan kepada siapa? Program yang sudah dilakukan apa?” ujarnya.
Walukow meminta penjelasan mengenai mekanisme evaluasi, pihak yang menerima laporan hasil penilaian, serta program yang telah dilaksanakan Biro Organisasi dalam menjalankan fungsi tersebut.
Ia menilai kejelasan mengenai penataan kelembagaan dan evaluasi kinerja diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas setiap perangkat daerah berjalan sesuai fungsi, tanggung jawab, dan target pemerintahan.
Rangkaian pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana Biro Organisasi menjalankan peran strategisnya dalam pembenahan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Sulut. (arfin tompodung)
