Manado, MKS
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang membahas revisi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib berhasil merampungkan pembahasan hingga menghasilkan peraturan DPRD yang baru.
Hasil kerja Pansus tersebut kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna Internal Penetapan Tatib DPRD Sulut, Selasa (10/11/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Ketua Pansus, Roy Roring, saat membacakan laporan hasil pembahasan menjelaskan, penyempurnaan Tata Tertib dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari rapat internal, pembahasan Pansus, kunjungan kerja hingga finalisasi rancangan peraturan.
Dalam mekanisme pembahasan, Pansus terlebih dahulu menggelar rapat untuk memilih pimpinan Pansus yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris.
Selanjutnya, dilaksanakan rapat pembahasan internal Pansus, rapat pembahasan Pansus, serta kunjungan kerja ke sejumlah lembaga legislatif daerah.
Adapun daerah yang menjadi tujuan kunjungan kerja yakni DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapemperda Provinsi DKI Jakarta, DPRD Kabupaten Gorontalo, DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dan DPRD Provinsi Gorontalo.
Pansus juga meminta saran dan masukan dari DPRD kabupaten/kota di Sulawesi Utara sebagai bagian dari proses penyempurnaan materi muatan Tata Tertib.
“Selanjutnya dilakukan rapat finalisasi penyempurnaan rancangan Tata Tertib DPRD,” demikian disampaikan Roy saat membacakan laporan Pansus.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus berpedoman pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Selain itu, pembahasan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pansus turut memperhatikan masukan dan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tertanggal 15 September 2026 mengenai masukan dan saran terhadap rancangan Peraturan DPRD Sulut tentang Tata Tertib.
Pansus juga menerima surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 6 November 2026 perihal fasilitasi rancangan Peraturan DPRD Sulut tentang Tata Tertib.
Roy menjelaskan, seluruh tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan materi muatan peraturan yang baru sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menjawab kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Dengan disahkannya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib yang baru, DPRD Sulut kini memiliki regulasi internal hasil penyempurnaan dari Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021. (arfin tompodung)
