Manado, MKS
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Paula Runtuwene, meminta Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut memaparkan secara menyeluruh evaluasi kinerja dan realisasi anggaran tahun 2026 sebelum pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 dilakukan lebih mendalam.
Hal tersebut disampaikan Paula saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Sulut dan Dikda Sulut, Senin (19/10/2026), di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut.
Menurut Paula, penyusunan anggaran tahun berikutnya harus didasarkan pada evaluasi capaian kinerja tahun berjalan. Dengan demikian, setiap anggaran yang disetujui memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil pelaksanaan program sebelumnya.
“Tentu bagi saya berpikir bahwa setiap rupiah yang kita setujui untuk 2027 punya dasar operasi yang jelas dari kinerja 2026. Sehingga tentu kita perlu mengawali pembahasan secara mendalam,” ujar Paula.
Ia menegaskan, Dikda Sulut perlu menyampaikan data realisasi anggaran hingga akhir September 2026, termasuk perkembangan capaian indikator kinerja utama (IKU) pada setiap program yang dilaksanakan.
Paula mempertanyakan sejauh mana realisasi anggaran berjalan serta apakah penyerapan anggaran tersebut berbanding lurus dengan peningkatan capaian kinerja.
“Program apa di tahun 2026 yang anggarannya habis, terserap, tapi IKU-nya tidak naik. Jadi, kalau bisa dalam evaluasi capaian tiga triwulan ini, sekali lagi saya katakan, ini menjadi penentu,” katanya.
Ia menilai, evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi program yang belum berjalan efektif. Sebab, tingginya penyerapan anggaran tidak selalu menjamin tercapainya target yang telah ditetapkan.
“Boleh disebutkan IKU tidak tercapai plus anggaran terserap tinggi. Mungkin kita bisa simpulkan, oh, program itu tidak efektif. Karena apa? Uang habis, tapi hasil tidak ada,” tegasnya.
Sebaliknya, Paula juga menyoroti program yang capaian kinerjanya belum memenuhi target dan realisasi anggarannya masih rendah. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menjadi indikasi bahwa program tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau IKU tidak tercapai plus anggaran tidak terserap, berarti program itu tidak jalan. Artinya, kita ingin menyambungkan antara evaluasi IKU, kemudian anggaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Paula meminta Dikda Sulut menyampaikan data capaian sejumlah indikator pendidikan, antara lain rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar (APK), angka putus sekolah, persentase guru, serta nilai Asesmen Nasional.
Menurutnya, setiap indikator perlu disertai target tahun 2026 dan realisasi hingga September agar DPRD dapat menilai perkembangan capaian sekaligus mengidentifikasi kendala yang perlu ditangani.
“Capaian IKU itu tentu baru kita hubungkan dengan anggaran. Sehingga kita bisa melihat, apakah memang ada anggaran untuk itu atau kenapa tidak. Tentu harus jelas,” ungkapnya.
Selain capaian kinerja, Paula meminta realisasi anggaran dipaparkan secara terperinci berdasarkan periode triwulan pertama, kedua, hingga ketiga. Evaluasi tersebut juga perlu mencakup belanja modal dan program yang telah menyerap anggaran pada periode sebelumnya, tetapi belum menunjukkan peningkatan kinerja.
Ia menilai, data penyerapan anggaran hingga triwulan ketiga dapat menjadi peringatan dini apabila realisasinya masih jauh dari target yang seharusnya dicapai.
“Logika idealnya triwulan ketiga itu harus berapa persen terserap? Mungkin 70 sampai 75 persen. Nah, kalau di bawah itu berarti tanda awas, berarti lampu merah,” katanya.
Paula berharap, paparan evaluasi yang menyeluruh dapat menjadi landasan bagi Komisi IV DPRD Sulut dalam menelaah rencana anggaran pendidikan tahun 2027, sehingga alokasi anggaran lebih konsisten dengan kebutuhan dan target peningkatan mutu pendidikan.
“Perlu sebelum kita berbicara mendalam tentang RKA 2027, kita mendapat gambaran yang utuh tentang capaian-capaian yang saya maksudkan di atas, yang berhubungan dengan IKU dan akhirnya konsistensi anggaran,” pungkasnya. (arfin tompodung)
