Ikhtiar mendorong pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus dilakukan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut. Kali ini dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulut, Selasa (1/9/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Berty Kapojos didampingi Yongkie Limen, Nick Lomban, Remly Kandoli, Gracia Oroh dan Haslinda Rotinsulu. Maksud pemanggilan Komisi III DPRD Sulut ini RDP guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2026. Ada beberapa hal yang dikejar Komisi III dalam pembahasan tersebut seperti perkembangan realisasi program, beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan serta langkah-langkah percepatan demi mencapai target pembangunan daerah.
Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana, Kries Kuswara, menjelaskan bahwa sejumlah program yang ditangani pihaknya merupakan bagian dari program strategis pemerintah yang pelaksanaannya membutuhkan sinergi dengan berbagai kementerian.
Menurutnya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dalam pembangunan berbagai fasilitas, di antaranya Kementerian Sosial untuk program Sekolah Rakyat, Kementerian Agama untuk fasilitas pendidikan keagamaan dan madrasah, serta kementerian terkait lainnya untuk pembangunan fasilitas pasar, olahraga, kesehatan, dan infrastruktur strategis lainnya.
“Direktorat Jenderal Prasarana Strategis ini berkolaborasi atau bersinergi dengan kementerian lain. Salah satunya dengan Kementerian Sosial untuk menangani Sekolah Rakyat, Kementerian Agama untuk sekolah keagamaan dan madrasah,” ujar Kuswara.
Terkait program Sekolah Rakyat di Sulawesi Utara, Kries mengatakan pembangunan dilakukan dalam beberapa tahapan. Untuk tahap kedua, salah satu lokasi berada di Tampusu, Kabupaten Minahasa, dengan lahan hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara seluas sekitar 5,4 hektare.
Pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tersebut saat ini telah mencapai progres sekitar 93 persen dan telah mulai difungsionalkan. Bahkan, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah dilaksanakan dengan jumlah siswa sebanyak 395 orang.
Kuswara menjelaskan, pada awalnya Sekolah Rakyat tahap kedua dirancang menampung sekitar 1.080 siswa, yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun, setelah adanya kebijakan peningkatan kapasitas rombongan belajar dari 30 menjadi 35 siswa per kelas, kapasitas tersebut meningkat menjadi sekitar 1.260 siswa.
Selain ruang belajar, pembangunan juga mencakup berbagai fasilitas pendukung, seperti asrama siswa dan guru, sarana prasarana pendukung, pembangkit listrik, genset, rumah ibadah, serta fasilitas lainnya. “Progresnya sudah masuk 93 persen dan sudah bisa difungsionalkan. Kemarin baru dilaksanakan MPLS dengan total 395 siswa,” jelasnya.
Sementara itu, untuk program Sekolah Rakyat tahap berikutnya, Sulawesi Utara mendapat tiga lokasi yang diusulkan, masing-masing di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Selatan.
Khusus Minahasa Utara, lokasi yang disiapkan berada di Airmadidi, sedangkan di Minahasa Selatan berada di wilayah Tengah. Pemerintah daerah masih melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk sertifikat lahan, dokumen lingkungan, analisis dampak lalu lintas (Andalalin), serta persyaratan teknis lainnya.
Kuswara menegaskan, kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting agar pembangunan dapat segera dilaksanakan. Setelah seluruh dokumen dan persyaratan dinyatakan lengkap, proses pembangunan dapat dilanjutkan sesuai perencanaan yang ditetapkan pemerintah pusat. “Kalau lahannya lengkap, sertifikat dan persyaratan lainnya terpenuhi, serta kondisi lahannya memenuhi kriteria, prosesnya bisa cepat,” katanya.
Dirinya juga menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat. Karena itu, proses pengusulan hingga verifikasi dilakukan secara ketat agar lokasi yang diajukan benar-benar memenuhi kriteria.
Selain Sekolah Rakyat, RDP juga membahas rencana pembangunan fasilitas pendidikan di Universitas Negeri Manado (UNIMA). Kries mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut dari penugasan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Menurutnya, pembangunan yang direncanakan di UNIMA mencakup Fakultas Kedokteran beserta laboratorium. Perencanaan teknis program tersebut dilakukan oleh kementerian terkait dan selanjutnya akan diserahkan kepada pihaknya untuk dilakukan review dan proses lebih lanjut. “Perencanaannya sudah selesai dan dijanjikan akan diserahkan minggu ini. Pembangunannya untuk Fakultas Kedokteran dengan laboratorium,” ungkap Kuswara.
Kuswara menambahkan, anggaran pembangunan tersebut telah masuk dalam penganggaran tahun berjalan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di Kementerian Keuangan, sebagai tindak lanjut dari direktif pemerintah pusat.
Dalam RDP tersebut, Komisi III DPRD Sulut juga menyoroti sejumlah fasilitas yang telah dibangun maupun yang masih membutuhkan pemeliharaan. Kuswara mengatakan, pihaknya tetap melakukan perbaikan terhadap sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan, termasuk lampu dan bagian bangunan.
Untuk fasilitas tertentu, lanjutnya, terdapat pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan di luar kontrak awal. Namun, pihaknya tetap berupaya membantu melakukan perbaikan agar fasilitas dapat digunakan secara optimal.
Kruswara berharap dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta DPRD Sulut dapat mempercepat realisasi berbagai program pembangunan di Sulawesi Utara, terutama program strategis yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan masyarakat.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapoyos mengatakan, Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis diharapkan senantiasa membangun koordinasi yang erat dan transparan dengan DPRD selaku pengawas di daerah. Ini dinilai penting agar setiap kendala teknis, termasuk persoalan pembebasan lahan dan kesiapan infrastruktur daerah, dapat diselesaikan bersama melalui terobosan-terobosan cepat demi menyukseskan program prioritas nasional di Sulawesi Utara. “Rencana minggu depan kita komisi III mau turun lapangan melihat kondisi yang ada di Tampusu,” tegas Kapoyos. (Advertorial)
