Manado, MKS
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Nick Lomban menerima aspirasi demonstran dari masyarakat Tokambahu Makawidey, Kota Bitung. Tuntutan itu berkaitan dengan kepastian hak bagian mereka atas tanah sebesar 70 hekatare. Wakil rakyat daerah pemilihan Kota Bitung dan Minahasa Utara ini akan menindaklanjuti persoalan ini seraya berharap akan ada solusi.
Nick Lomban menyampaikan, aspirasi yang disampaikan masyarakat nantinya akan mereka teruskan sesuai mekanisme yang berlaku. DPRD akan mendorong untuk dilaksanakan rapat dengar pendapat dengan mengundang semua pihak terkait termasuk masyarakat.
“Akan ada RDP terkait itu, mengundang semua pihak, masyarakat, semua pihak terkait. Harapan kami ada solusi,” kata Lomban kepada wartawan usai menerima massa aksi demonstran dari Forum Perjuangan Masyarakat Tokambahu, Rabu (15/7/2026), di halaman kantor DPRD Sulut.
Terkait persoalan ini menurut Nick, di satu sisi perlu untuk mendukung program pemerintah tentang keberlanjutan pangan. Namun di sisi lain bagaimana caranya menemukan solusi bagi masyarakat supaya bisa hidup sama-sama berdampingan di sana.
“Karena apa yang mereka tuntutan tadi apa yang kami dengar tidak banyak yaitu minta minimal kavling tanahlah untuk mereka ada tempat tinggal yang layak untuk mereka melanjutkan hidup mereka,” ujar Nick.
Nantinya hal ini yang pihaknya akan dorang untuk dicarikan solusi. Harapannya menemukan titik temu terkait persoalan tersebut.
“Kita akan dorong di tingkat provinsi, tinggal kita dengar seperti apa. Apakah akan diteruskan di pusat atau seperti apa, semoga harapan kami DPRD bisa menimbulkan solusi untuk semua pihak termasuk masyarakat. Juga TNI batalyon pertanian ini juga program pemerintah untuk memperkuat pangan kita. Jadi program tetap jalan dan masyarakat bisa difasilitasi mendapat tempat tinggal,” ujar politisi Partai Nasional Demokrat ini.
Adapun aksi demonstrasi dari Forum Perjuangan Masyarakat Tokambahu, Kota Bitung. Massa unjuk rasa menuntut keadilan terkait hak mereka atas tanah di Kelurahan Makawidey, Kota Bitung. Para aksi demonstran mempertanyakan kepastian hak mereka atas tanah karena lebih dari 24 tahun, masyarakat Makawidey hidup dalam ketidakpastian akibat konflik agraria yang dipandang tidak pernah diselesaikan secara adil. Namun di saat berakhirnya masa berlaku HGB PT Awani Modern Indonesia di atas tanah 70 hektare, negara dinilai justru membuka ruang bagi penguasaan baru dengan dibangunnya batalyon pembangunan dari TNI AD. (artinya tompodung)
