Manado, MKS
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Selasa (30/6/2026), di ruang rapat komisi I. Saat itu anggota Komisi I Henry Walukow meminta data terkait jumlah jalan rusak di daerah bumi Nyiur Melambai.
Walukow mengatakan, mereka ingin meminta data akurat mengenai kondisi jalan rusak di Sulut. Kalau bisa diberikan jumlah detail berdasarkan kategorinya.
“Pada prinsipnya kami ingin memintakan data akurat, berapa persen jalan yang dikategori rusak, rusak sedang, rusak parah dan yang belum tersentuh atau masih jalan tanah. Artinya nanti kita bisa sampaikan dalam APBD perubahan,” kata Walukow.
Lanjutnya, ada sektor yang bisa mendongkrak pendapatan daerah ke depan yakni sektor pertambangan yang bisa mencapai ratusan miliar. Namun tidak sepenuhnya bisa dipakai untuk menutupi kekurangan akibat efisiensi anggaran daerah. Hal itu karena untuk pertambangan ada aturannya.
“Kita tidak berharap itu (pendapatan dari hasil pertambangan) bisa menutupi efisiensi (anggan daerah). Tidak bisa langsung menutupi karena ada aturan yang mengatur untuk pertambangan. Memang ini kalau dikelola maksimal bisa ratusan miliar,” ungkapnya.
Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk mengatakan, nanti mereka akan berikan rincian mengenai jalan rusak yang ada di Sulut. “Dari semua ruas dan rincian jalannya,” ucapnya. (arfin tompodung)
