Manado, MKS
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) langsung tancap gas menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah bersama perangkat daerah terkait. Meski belum lama bergulir, kini pembahasan ranperda tersebut telah menyelesaikan 15 pasal.
Pansus DPRD Sulut mematok target dua bulan untuk menyelesaikan ranperda tersebut. Maka dari itu dalam pembahasan nanti kedisiplinan perlu diterapkan.
“Jadi kita sudah buat jadwal ranperda untuk jadi perda, kalau boleh diselesaikan dalam jangka waktu dua bulan. Tentu kita harus disiplin,” kata Ketua Pansus Penylenggaraan Perizinan Berusaha, Toni Supit.
Lanjutnya, dalam pembahasan pihaknya sudah menuntaskan sampai pada pasal 15 dari kurang lebih 63 pasal. Ada beberapa hal yang mereka tambahkan saat pembahasan untuk ranperda tersebut.
“Pembahasan pasal tadi ada tambahan-tambahan. Terkait cantolan hukumnya, baru penjelasan juga, ada tambahan-tambahan kita masukkan semua, baru itu kita pilah-pilah mana yang akan kita keluarkan dan mana kita tambahkan,” ucapnya.
Ia mengatakan, pembahasan ranperda ini harus betul-betul dikaji dengan referensi pasal-pasal yang memang bisa memayungi hukum di daerah. Selain itu, memberikan kepastian hukum kepada investor. “Jadi iklim investasi di daerah itu kita harus perhatikan semua,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Legislator yang duduk di Komisi 3 DPRD Sulut ini mengatakan, nantinya apa yang akan dibahas di ranperda ini harus begitu kaya. Perlu adanya referensi-referensi dan perbandingan-perbandingan cantolan dari undang-undang baik peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan lainnya. Semuanya harus punya korelasi yang baik.
“Sesudah perda ini selesai harus kita sosialisasikan karena izin-izin sudah berbasis OSS. Aritnya perizinan ini sudah satu pintu dan online tidak ada manual lagi,” jelas wakil rakyat daerah pemilihan Nusa Utara ini. (arfin tompodung)
