Manado, MKS
Alokasi anggaran untuk pengawasan pertambangan di tubuh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memantik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Anggota dewan Amir Liputo menilai anggaran untuk pengawasan sangat sedikit.
Hal itu disampaikan Amir saat rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Sulut dengan Dinas ESDM Sulut, Selasa (30/6/2026), di ruang rapat komisi 3. Ia menilai, anggaran untuk pengawasan pertambangan sangat sedikit, padahal itu sangat penting.
“Pengawasan pertambangan (anggaran, red) saya lihat sedikit sekali. Padahal ujung tombak ada ke merek,” kata Liputo.
Wakil rakyat daerah pemilihan Kota Manado ini juga mengungkapkan, salah satu contohnya anggaran untuk pengawasan pertambangan yang ada di Bolmong Raya. Anggaran pengawasan yang hanya Rp73 juta dinilai tidak akan bisa menyelesaikan masalah di sana.
“Kalau di Bolmong Raya hanya Rp73 juta, mereka mau selesaikan bagaimana konflik di sana,” ucap Liputo.
Dirinya juga menyorot fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan cabang dinas. Menurutnya, harus diperjelas peran keduanya seperti apa. UPTD dan cabang dinas baginya harus didukung dengan anggaran, kalau tidak percuma keberadaan mereka.
“Orang kalau di kantor kalau tidak ada anggaran bagaimana bisa masuk. Sebentar ada WPR-WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) mereka akan banyak kerja,” katanya.
Sekretaris Dinas ESDM menjelaskan, fungsi UPTD sebenarnya untuk pengujian alat-alat yang digunakan. Namun selama ini tidak berjalan bagus karena alat-alat itu tidak bisa dipakai. Sedangkan cabang dinas kalau ada konflik dan sebagainya mereka yang turun sebelum masuk ke dinas. Pekerjaan mereka tetap mensupport dinas kalau ada masalah di kabupaten kota, ibarat mereka pemantauan awal dari dinas. (arfin)
