Manado, MKS
Kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Terutama menyangkut naiknya angka kematian ibu dan bayi.
Sorotan salah satunya datang dari Anggota DPRD Provinsi Sulut Julyeta Paula Runtuwene. Ia mengatakan, berdasarkan laporan yang diberikan oleh dinas, dirinya melihat terjadi peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2024 dan tahun 2025.
“Ini jujur menunjukkan sinyal bahaya, merah bagi, minta maaf, kinerja. Karena apa? ini tidak sekedar angka saja ini berbicara tentang kegagalan sistem rujukan. Jika kematian terjadi di perjalanan. Atau sesaat sesampai di rumah sakit. Berarti bagaimana sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit – rumah sakit pemerintah. Ada rumah sakit pemerintah, ada ODSK, ada Noongan. Berjalan seperti apa sistem rujukan,” ungkap Runtuwene dalan rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/4/2026), di ruang rapat paripurna kantor DPRD Sulut.
Selanjutnya Runtuwene mengkritisi kualitas layanan antenatal. Baginya, ini harus mendapat perhatian dinas karena angka kematian tersebut tidak hanya berada di angka maksimal namun justru dua kali lipat.
“Dari 210 ke 403 dan yang menyedihkan terjadi di kota Manado,” tegas politisi Partai Nasdem ini.
Menurutnya perlu diungkap apa yang menjadi persoalan mendasar karena rumah sakit dan puskemas punya anggaran yang besar. Harus ditelusuri penyebabnya apakah kematian itu dikarenakan ruangannya, rujukannya, ICU kebidannnya, tenaga ahlinya atau alat yang tidak berfungsi.
“Jadi boleh di-maping, lihat kecmataan mana, lihatlah puskesmas-puskemas itu bagaimana. Apa yang kami sampaikan harus benar-benar diseriusi,” katanya. (arfin tompodung)
