Manado, MKS
Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) melakukan rapat dengar pendapat dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I. Para wakil rakyat salah satunya menguliti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ada di balai tersebut.
RDP tersebut dilaksanakan Selasa (27/1/2026) di ruang rapat komisi 3. Anggota Komisi 3 DPRD Sulut Amir Liputo mengatakan, berdasarkan penjelasan balai bahwa bantuan BSPS ini diberikan agar rumah yang tidak layak huni bisa menjadi layak ditinggali. Dirinya mempertanyakan hitung-hitungannya seperti apa sebab bantuan itu hanya sebesar Rp20 juta dan sisanya swadaya pemilik rumah.
“Rp20 juta ini dihitung tidak. Ini kan RTLH (rumah tidak layak huni) mau dikasih bantuan Rp20 juta supaya jadi layak huni, lainnya tinggal swadaya, bagaimana hitungannya itu?” kata Amir.
Ketua Komisi 3 DPRD Sulut, Berty Kapoyos mempertanyakan model rumahnya nanti akan jadi seperti apa. Kemudian penerima bantuan itu yang seperti apa.
“Syaratnya apa yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah, atau menempati RTLH, kong ini Rp20 juta mau jadi bagaimana rumahnya,” uja Berty.
Arno Sondey selaku Kasi Wilayah 1 Balai P3KP Sulawesi 1 mengatakan, sebelum bantuan diberikan pihaknya akan melihat dulu kondisi rumah dan kemampuan swadaya dari pemilik. Bantuan ini menurutnya, hanya peningkatan kualitas rumahnya saja.
“Kita lihat rumah ini misalnya sudah bagus tapi di dalam tidak ada ring balok dan lainnya yang itu kita pertimbangkan. Kita identifikasi awal dulu item apa yang bisa kita bantu. Awalnya kalau rumah papan dan kita bangun beton. Rp20 juta itu kita tekankan bagian luar rumah dulu. Rp20 juta itu juga kita gunakan bahan lama yang masih bisa digunakan. Swadaya itu biasanya ada tabungan dari pemilik atau ada keluarganya yang bisa membantu,” kata Arno seraya menambahkan, model standar bantuan ini ditambah dengan swadaya sebenarnya model rumah tipe 36. (arfin tompodung)
