Manado, MKS
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menyampaikan berbagai keluhan masyarakat Bolmut kepada Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (30/10/2025), di ruang rapat komisi III DPRD Sulut. Mulai dari persoalan banjir hingga pengeboman di pantai.
Ketua komisi III DPRD Bolmut, Abdul Zamad Lauma mengatakan, mereka datang ke DPRD Sulut membawa aspirasi dengan harap mendapat tanggapan dan pelayanan yang sama dengan daerah-daerah lain di Sulut. Hal itu karena Bolmut masih sebagai bagian dari wilayah Sulut. “Kami memiliki pantai terpanjang poros maritim dunia, dan memiliki pulau terluar yang ditetapkan pemerintah pusat lokpri atau lokasi prioritas,” ungkap Abdul.
Ia mengatakan, sejauh ini usulan mereka hanya sampai di dinas provinsi. Sementara dari dinas yang ada di provinsi mengatakan bahwa untuk program mereka hanya sekedar mengusulkan tapi DPRD yang memberikan persetujuan.
“Sehingga kali ini atas nama rakyat Bolmut kami ke sini pertama setiap musim banjir masyarakat di perbatasan provinsi Sulut dan Gorontalo mengalami musibah banjir,” katanya seraya menambahkan, setiap banjir masyarakat Sulut yang jadi korban.
Lanjutnya, separuh Sungai Andagile telah dibangun Bronjong oleh Pemerintah Gorontalo. Sehingga jika sungai meluap, airnya masuk ke wilayah Bolmut.
“Ini harus menjadi perhatian pemerintah provinsi karena berdampak pada masyarakat Bolmut yang tinggal di sekitar aliran sungai sering mengalami banjir,” ujarnya.
Politisi PDI-P ini juga meminta untuk segera dilakukan perbaikan akses jalan provinsi yang menghubungkan Pangkusa-Sidodadi-Sangkub yang rusak parah.
“Selain menghambat aktivitas pertanian, kasihan anak-anak yang pergi ke sekolah, warga dan petani,” ujarnya.
Abdul Samat pula menyampaikan keprihatinannya terhadap Pulau Bongkil yang belum memiliki fasilitas pendukung sebagai salah satu destinasi wisata di Bolmut. Ia juga meminta ditempatkan Polisi Perairan yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan di wilayah tersebut karena sering terjadi pemboman ikan yang dilakukan masyarakat dari Gorontalo Utara.
“Nasib nelayan kami terkesan terintimidasi dengan proses pemboman ikan di pantai kami. Padahal sangat jelas itu adalah wilayah kami,” ungkapnya.
Pengeboman itu dilakukan setiap hari dan Bolmut tidak punya kontrol ke pulau Bongkil.
“Itu pengeboman dari masyarakat Gorontalo yang melakukan bom di wilayah Sulut sementara pol Airud tidak ada, itu kebutuhannya,” ungkapnya.
Akibat tindakan tersebut maka telah merusak terumbu dan ikan-ikan habis. “Karena di pantai kita dipancing tidak ada ikan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, hal ini penting sekali karena Bolmut merupakan wilayah perbatasan antara Provinsi Sulut dengan Provinsi Gorontalo. “Sehingga ini penting sekali karena merupakan wilayah perbatasan. Harapan kami, pemerintah Sulawesi Utara tidak melihat sebelah mata, bahwa kami ini bagian dari Sulawesi Utara, anak kandung dari Sulawesi Utara,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, Komisi III DPRD Sulut dipimpin Ketua Komisi Berty Kapoyos menyambut baik keluhan tersebut. Seraya menegaskan akan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan. (Arfin)
