Manado, MKS
Aksi demonstrasi dari kalangan mahasiswa kembali mendatangi kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (5/9/2025). Setelah sebelumnya sempat melakukan unjuk rasa Senin (1/9/2025), massa unjuk rasa tersebut balik dengan tuntutan yang sama.
Massa demonstran diterima Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter dan Anggota DPRD Sulut Amir Liputo, Hillary Tuwo, Roy Roring, Louis Schramm dan Jeane Laluyan. Para anggota dewan duduk bersama para demonstran dan berdialog di depan pintu gerbang kantor DPRD Sulut.
Beberapa hal yang menjadi tuntutan aspirasi para pendemo berkaitan dengan isu nasional yakni mengevaluasi & mereformasi kinerja Rezim Prabowo-Gibran, reformasi menyeluruh di tubuh DPR-RI, menolak Militerisasi Ruang Sipil, mencopot Kapolri dan segera reformasi tubuh Polri, transformasi Partai Politik dan Revisi UU Pemilu. Selanjutnya segera Sahkan RUU Masyarakat adat, Perampasan Aset, PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan tanpa skema Omnibus Law.
Tolak Revisi RKUHAP Tanpa Partisipasi Bermakna, Naikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% -10,5%, cabut PP 35/2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, reformasi Kebijakan Perpajakan, Hentikan Kriminalisasi terhadap pembela HAM.
Selanjutnya ada enam isu lokal yang menjadi tuntutan aksi unjuk rasa. Berikan Jaminan Kesejahteraan dan jaminan kesehatan kepada pekerja di sektor informal lewat Perda Sulut. Pemerintah diminta menghentikan Perampasan Ruang hidup di wilayah agraria dan kemaritiman seperti Tolak reklamasi Manado Utara maupun Perampasan lahan pertanian di desa Kalasey II.
Kemudian mendesak DPRD Sulut Untuk se-segera mungkin mendorong Pemprov Sulut untuk mengesahkan Ranpergub Disabilitas. DPRD Sulut wajib mendesak Polda untuk Sulut penanganan seksual kasus mempercepat kekerasan.
Polda Sulut harus segera menghentikan dan usut tuntas represifitas yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian terhadap massa aksi. Segera hentikan pelibatan ormas dalam pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan tindak tegas oknum-oknum ormas yang melakukan intimidasi terhadap massa aksi.
