MANADO, MKS
Tahapan masa tenang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2024, telah di depan mata. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pun berkolaborasi bersama Forum Wartawan DPRD (Forward) Sulut menggelar Sosialisasi Pengawasan Masa Tenang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara, Jumat (23/11/2024), di Kopi Bily Kawasan Megamas Manado.
Dalam sosialisasi tersebut, Eka Egeten mewakili unsur Forward yang juga dipercayakan sebagai nara sumber memaparkan materi terkait Pelanggaran Pemilihan Pada Masa Tenang.
Menurut Eka, aktivitas kampanye dimasa tenang itu berpotensi terjadi pelanggaran yaitu pelanggaran dalam kampanye diluar jadwal.
“Kita ketahui jadwal masa kampanye dalam peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2024 tentang tahapan, peraturan No 13 Tahun 2024 tentang kampanye kemudian ada keputusan KPU Provinsi tentang jadwal masa kampanye juga keputusan dari KPU Kabupaten dan Kota tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” tutur Eka.
Lanjut disampaikan Eka, subjek larangan dimasa tenang sudah juga diatur yakni tidak melakukan politik uang, tidak melakukan politik SARA dan ASN harus netral. Dan juga ada tambahan subjek baru terkait netralitas ASN dan Polri juga Pejabat Daerah.
“Maka dari itu, diharapkan kerja keras dari Bawaslu dan semua yang berkepentingan lainnya. Termasuk juga sinergitas Bawaslu dan Insan Pers itu lebih dikuatkan. Karena satu suara saja menentukan nasib demokrasi juga nasib Indonesia kedepan terlebih khusus kita ini yang tinggal di Bumi Nyiur Melambai,” tukas Eka.
Ketua Forward Sulut, Wirabuana Talumewo mengungkapkan, terkait peran wartawan dalam pengawasan dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan di lapangan.
“Untuk itu, kesadaran dalam menjaga keutuhan demokrasi sangat dibutuhkan. Wartawan diminta untuk responsif dalam pemberitaan yang betul-betul untuk memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat,” terang Talumewo saat menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut.
Ia menambahkan, peran serta wartawan dalam kontestasi politik ini harus dibarengi dengan profesionalitas jurnalistik demi menghasilkan produk jurnalistik yang berisi informasi yang edukatif bagi masyarakat.
“Sehingga kita dapat berpartisipasi dalam mengawasi pemilukada ini agar berjalan baik, aman, damai dan tenang,” tuturnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi yang terundang sebagai nara sumber mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada harus dilakukan dengan baik. Perlu menghindari potensi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara, serta pihak pasangan calon.
“Pelanggaran pemilu kurang maka potensi gugatan ke MK jadi kecil, sebaliknya banyak pelanggaran maka potensi gugatan besar,” kata Salman Saelangi.
Baginya, di kondisi tak terduga misalnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang di daerah tertentu, harus dipastikan ketersediaan anggaran.
“Soal anggaran tanggung jawab daerah bersangkutan, KPU hanya menjalankan karena manfaat hasil pemilihan kepala daerah untuk daerah. Misalnya, MK putuskan PSU anggaran tidak ada, sesuai aturan KPU bisa hentikan proses,” tukas Salman Saelangi didampingi moderator Rudi Lalonsang, Kabid KPU Sulut. (at)
