MANADO, MKS
Dugaan adanya perlakuan tidak sama terhadap pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), langsung ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kenly Poluan Cs langsung memanggil lima komisioner dan Sekertaris KPU Minahasa Utara (Minut) guna meminta klarifikasi dan penjelasan kronologis persoalan tersebut, Senin (2/9/2024).
Hadir saat itu, Ketua KPU Minut, Hendra Lumanauw, Irene Buyung, Rizky Pogaga, Ibnu M Dali dan Sekertaris KPU Minut. “Pemanggilan klarifikasi ini sebagai upaya kami menjalankan fungsi kelembagaan. Kami sebagai atasan dan KPU Minut bawahan sehingga perlu dipanggil klarifikasi,” ujar Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan.
Sementara itu, Anggota KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon mengatakan, dari hasil klarifikasi yang dilakukan terungkap tidak ada unsur kesengajaan dari KPU Minut atas kehadiran isteri salah satu pasangan calon di dalam ruangan pendaftaran.
“Jadi, hari ini telah memangil secara resmi KPU Minut untuk melakukan klarifikasi terkait ada dugaan perlakuan tidak sama terhadap pendaftaran calon bupati dan wakil Bupati. Sebenarnya ini sudah diklarifikasi oleh KPU Minut, tapi kami ingin mendapatkan penjelasan secara langsung dari komisioner KPU Minut. Dan mereka telah hadir dan kami telah melakukan klarifikasi,” ujar Meidy Tinangon.
Meidy menyebutkan, hasil klarifikasi tersebut, tenyata tidak ada unsur kesengajaan dari KPU Minut atas kehadiran isteri salah satu pasangan calon di dalam ruangan pendaftaran. Justru KPU Minut telah menerapkan proses penerimaan pendaftaran calon sesuai standar operasional dan prosedur.
“Sebenarnya KPU Minut telah menerapkan proses penerimaan pendaftaran calon sudah sesuai standar operasional dan prosedur tetapi akhirnya di lapangan terjadi hal demikian karena istri dari bakal calon itu menggunakan ID card yang harusnya digunakan oleh pengurus parpol,” terangnya.
Lanjutnya, berdasarkan kesepakatan teman-teman KPU dengan LO yang juga dihadiri Bawaslu, bersepakat bahwayang hadir di dalam ruangan hanya paslon dan LO serta ketua dan sekertaris dari partai politik yang mengusung pasangan calon (paslon).
“Sehingga ID card yang telah disiapkan KPU Minut berbeda antara ID card yang bisa masuk dalam ruangan dengan ID card yang hanya bisa mengikuti dari luar baik pendukung termasuk keluarga dari calon,” terang Meidy.
Kemudian lanjut Meidy, yang bersangkutan mengunakan ID card dari pimpinan parpol sehingga yang bersangkutan dalam hal ini istri salah satu calon bupati, bisa lolos masuk ke dalam ruangan. “Walaupun oleh petugas administrasi KPU telah ada upaya untuk mencegah, tapi karena yang bersangkutan memaksa masuk dengan menunjukan ID card itu, akhirnya petugas meloloskan yang bersangkutan masuk di saat memulai proses pendaftaran, tepatnya saat menyanyikan jingle KPU,” ungkap Meidy.
Tapi kemudian kata Meidy, pada tahapan selanjutnya, akhirnya yang bersangkutan keluar karena di saat KPU hendak melakukan klarifikasi ke pengurus parpol, yang bersangkutan menyadari bukan pengurus parpol dan oleh petugas KPU meminta yang bersangkutan untuk keluar ruangan.
ID card itu ternyata juga dibagikan ke LO dan petugas penghubung itu yang membagikan ke masing-masing paslon.
“Jadi sebenarnya filter pertama itu dari LO yang hadir dalam rapat koordinasi dan melakukan kesepakatan terkait dengan teknis pendaftaran,” ujarnya.
Meidy juga mengungkapkan, sesuai juga penyampaian dari KPU Minut bahwa, sudah ada klarifikasi dari LO tersebut dan membenarkan bahwa yang bersangkutanlah (LO, red) yang menyerahkan ID Card itu.
Sementara itu, Ketua KPU Minut, Hendra Lumanauw memberi penghormatan yang sebesar-besarnya atas atensi yang diberikan KPU Provinsi terkait apa yang terjadi saat proses pendaftaran calon.
Ini menunjukkan bagiaman KPU Provinsi Sulut yang sangat caring kepada jajarannya dan pada ruang klarifikasi ini. “Kami KPU Minut menjelaskan fakta dan kenyataan yang terjadi saat proses pendaftaran calon di hari terakhir khususnya pasangan Melky Pangemanan-Christian Kamagi,” terang Lumanauw.
Seperti yang sudah diklarifikasi sebelumnya, Hendra mengatakan bahwa proses yang terjadi itu bukan proses kesengajaan.
“Jadi kami sudah melakukan proses sesuai prosedur. Dimana yang bersangkutan berada di ruang utama pendaftaran itupun sudah kami tindak lanjuti dengan mengeluarkan beliau dari dalam ruangan. Dan ini sudah kami uraikan di ruang klarifikasi ke pimpinan KPU Provinsi dan media,” terang Hendra. (at)
