Manado, MKS
Perjuangan panjang masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan Sulawesi Utara untuk mendapatkan infrastruktur jalan yang layak mulai menemukan titik terang. Di balik masuknya sejumlah proyek strategis ke dalam prioritas pembangunan APBD 2027, terdapat perjuangan dan pengawalan serius Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen.
Silangen menunjukkan komitmennya memperjuangkan pemerataan pembangunan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan selama ini menghadapi keterbatasan akses infrastruktur.
Salah satu hasil perjuangan tersebut terlihat dari masuknya pembangunan Jalan Lingkar Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan alokasi anggaran Rp102 miliar. Selain itu, akses jalan Laine-Pintareng di wilayah kepulauan juga menjadi bagian dari perhatian dalam pembahasan anggaran pembangunan daerah.
Kepastian program prioritas tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (11/11/2026). Ketua TAPD yang juga Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, menegaskan bahwa program tersebut menjadi prioritas untuk diakomodasi dalam APBD 2027.
Bagi Silangen, pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan bukan sekadar persoalan membangun jalan, melainkan menyangkut keadilan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kawasan perbatasan negara.
Karena itu, aspirasi masyarakat Talaud dan wilayah kepulauan lainnya terus diperjuangkan agar tidak hanya menjadi catatan dalam forum pembahasan, tetapi benar-benar masuk dalam skala prioritas penganggaran.
Pengawalan anggaran ini juga menjadi bagian dari upaya DPRD Sulut memastikan bahwa keterbatasan geografis tidak menjadi alasan tertinggalnya pembangunan di daerah kepulauan.
Pulau Salibabu, misalnya, selama ini menghadapi tantangan aksesibilitas akibat kondisi jalan yang belum memadai. Terlebih saat musim hujan, mobilitas masyarakat dan distribusi barang kerap mengalami hambatan.
Dengan dukungan anggaran Rp102 miliar untuk Jalan Lingkar Salibabu, pembangunan tersebut diharapkan membawa perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat setempat.
Akses transportasi yang lebih baik akan memperlancar mobilitas warga, mempermudah pengangkutan hasil pertanian dan perikanan, serta memangkas waktu dan biaya distribusi komoditas menuju pusat-pusat pemasaran.
Silangen bersama jajaran DPRD Sulut juga mendorong agar pembangunan di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) mendapat perhatian yang proporsional dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah.
“Memperlancar pengangkutan komoditas pertanian dan perikanan warga lokal ke pusat pasar serta membuka aksesivitas wilayah terisolasi untuk mendorong tumbuhnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan utara NKRI,” jelasnya.
Perjuangan ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan Sulawesi Utara tidak boleh hanya berpusat di wilayah daratan utama. Masyarakat di pulau-pulau terluar juga berhak menikmati akses jalan yang layak dan kesempatan ekonomi yang setara.
Masuknya proyek-proyek tersebut dalam prioritas APBD 2027 menjadi langkah penting dari perjuangan pengawalan anggaran yang dilakukan Silangen. Kini, harapan masyarakat Kepulauan Talaud tertuju pada realisasi pembangunan agar anggaran yang telah diperjuangkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (arfin tompodung)
