Manado, MkS
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Henry Walukow, mempertanyakan rendahnya realisasi penyerapan anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulut yang salah satunya dipengaruhi belum terserapnya anggaran tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Persoalan tersebut disampaikan Walukow saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut, Selasa (10/11/2026), di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut.
Dalam rapat tersebut, Walukow meminta penjelasan lebih terperinci mengenai jumlah tenaga PPPK paruh waktu yang anggaran tunjangannya telah dialokasikan, tetapi belum terealisasi.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri karena berdampak terhadap gambaran keseluruhan penyerapan anggaran Biro Organisasi yang masih berada di kisaran 50 persen.
“Boleh lebih terperinci lagi, ada berapa banyak yang dianggarkan di Biro Organisasi tentang PPPK paruh waktu yang tidak terserap? Tolong sampaikan jumlahnya,” ujar Walukow.
Ia menilai persoalan anggaran yang sudah dialokasikan tetapi tidak dapat direalisasikan perlu segera diketahui penyebabnya. Apalagi, anggaran yang tidak terserap tersebut dapat memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran secara keseluruhan.
Walukow juga mempertanyakan kemungkinan adanya kesalahan dalam sistem penganggaran atau penginputan data sehingga terjadi ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kondisi tenaga yang seharusnya menerima tunjangan.
“Ini akan menjadi catatan kami kepada BKD dan dinas terkait. Masa tidak ada orangnya, gajinya ada. Ini kesalahannya di mana? Di sistemnya,” tegasnya.
Ia mengingatkan, ketidaktepatan dalam penempatan anggaran berpotensi membuat dana yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain justru tertahan dan tidak terserap.
Karena itu, Walukow meminta Biro Organisasi memberikan data yang jelas agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti bersama instansi terkait, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Baginya, penyerapan anggaran tidak sekadar menyangkut persentase realisasi, tetapi juga ketepatan perencanaan dan kesesuaian antara alokasi anggaran dengan kebutuhan riil perangkat daerah. (arfin tompodung)
