Manado, MKS
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memperkuat pengawasan dan pengendalian internal melalui evaluasi manajemen risiko yang dilaksanakan di Aula KPU Sulut, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dengan fokus pada evaluasi pelaksanaan mitigasi risiko serta tindak lanjut kertas kerja manajemen risiko Tahun 2025.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut yang juga Wakil Ketua Pengarah Satgas SPIP, Meidy Tinangon, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa evaluasi manajemen risiko merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan dan pengendalian internal organisasi.
Menurutnya, setiap risiko yang telah diidentifikasi harus ditindaklanjuti melalui langkah mitigasi yang tepat, terukur, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Ia juga menekankan pentingnya monitoring secara berkala untuk menilai efektivitas mitigasi, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan guna meminimalkan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
Sementara itu, Sekretaris KPU Sulut sekaligus Penanggungjawab Satgas SPIP, Meidy Malonda, mengingatkan bahwa evaluasi manajemen risiko tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi dan penyusunan dokumen.
Menurutnya, hal yang lebih penting adalah memastikan langkah-langkah mitigasi yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan secara efektif.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh bagian untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti kertas kerja manajemen risiko Tahun 2025.
Pembahasan difokuskan pada monitoring pelaksanaan mitigasi risiko, termasuk menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaannya serta mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat efektivitas pengendalian risiko.
Ketua KPU Sulut sekaligus Ketua Pengarah Satgas SPIP, Kenly Poluan, dalam penutupan kegiatan berharap evaluasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat penerapan manajemen risiko secara sistematis dan berkelanjutan di lingkungan KPU Sulut.
Ia menegaskan, pengelolaan risiko harus dilaksanakan secara konsisten mulai dari tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, hingga penanganan risiko.
Hal tersebut dinilai penting dalam memperkuat penerapan SPIP, meminimalkan potensi hambatan pencapaian tujuan organisasi, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Sulut berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. (arfin tompodung)
