Manado, MKS
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jeane Laluyan, meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut mengevaluasi ketersediaan fasilitas kerja di sejumlah perangkat daerah. Ia menyoroti kondisi dinas yang masih mengalami kekurangan kertas hingga kerusakan komputer dan printer.
Hal itu disampaikan Jeane saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama BKAD Sulut di ruang rapat Komisi II DPRD Sulut, Senin (26/10/2026).
Menurut Jeane, keterbatasan fasilitas kerja tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terlebih ketika setiap perangkat daerah dituntut menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang kedua, tolong BKAD mengecek di dinas-dinas, terutama untuk peralatan pekerjaan. Jadi jangan sampai laptop rusak, printernya rusak, terus apalagi kertas tidak ada,” tegas Jeane.
Ia mengaku menemukan kondisi tersebut di beberapa perangkat daerah. Bahkan, ada dinas yang hanya memiliki satu komputer, sementara perangkat tersebut juga mengalami kerusakan.
Jeane menilai, efisiensi anggaran memang perlu dilakukan. Namun, kebijakan tersebut jangan sampai menghambat operasional dasar perangkat daerah dalam melaksanakan tugas.
“Jadi jangan sampai ini sudah terlalu banyak sumber daya, tetapi cuma hal-hal seperti itu terus yang menjadi persoalan. Malu lah,” ujarnya.
Selain persoalan fasilitas kerja, Jeane juga meminta perangkat daerah memperbaiki koordinasi dengan DPRD. Menurutnya, komunikasi antara organisasi perangkat daerah dan anggota dewan perlu berjalan terbuka agar persoalan di lapangan dapat ditangani bersama.
Dalam rapat tersebut, Jeane turut meminta penjelasan mengenai alokasi belanja tidak terduga (BTT) sekitar Rp5 miliar yang disiapkan dalam anggaran daerah.
Menanggapi pertanyaan itu, Kepala BKAD Sulut, Clay Dondokambey, menjelaskan bahwa BTT antara lain digunakan untuk membantu penanganan bencana dan mendukung kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya.
Ia menyebutkan, penggunaan BTT pada 2026 mencakup bantuan terkait relokasi pengungsi Gunung Ruang ke Modisi serta bantuan untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp750 juta.
Usai mendapat penjelasan tersebut, Jeane menyatakan bahwa informasi mengenai penggunaan BTT memberinya gambaran tentang peruntukan anggaran tersebut.
Ia kemudian kembali menekankan pentingnya BKAD melakukan pengecekan terhadap kondisi sarana dan prasarana kerja di setiap perangkat daerah agar pelaksanaan tugas pemerintahan tidak terkendala oleh fasilitas yang tidak memadai. (arfin tompodung)
