Manado, MKS
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Cindy Wurangian memberikan sejumlah catatan terkait rencana penyertaan modal Rp30 miliar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut kepada Bank SulutGo (BSG).
Hal itu disampaikannya saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2027, antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, Rabu (5/8/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut. Saat itu Cindy menyampaikan, ketika anggota dewan menyetujui tambahan modal yang diambil dari APBD maka DPRD turut menanggung resiko karena penyertaan modal ini bukan bantuan melainkan investasi daerah. Menurutnya, tujuan penyertaan modal adalah keputusan politik yang tentunya memiliki konsekuensi bagi seluruh peserta pembahasan termasuk DPRD.
“Karena itu kami harus memastikan seluruh persyaratan substantif agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Misalnya kajian kelayakan, business plan, karena ini kan investasi, proyeksi deviden, history deviden dari tahun sekian, termasuk analisis resiko dan legal opinion kalau memang diperlukan kita semua dijauhkan dari masalah-masalah hukum di kemudian hari,” ucapnya.
Lanjut Cindy, apabila sementara ini terdapat proses pemeriksaan audit atau evaluasi yang sedang berlangsung terhadap aspek tata kelola dari BSG oleh instansi yang berwenang maka menurutnya, perlu dipastikan seluruh proses tersebut sudah punya kejelasan terlebih dahulu sebelum memberikan penambahan penyertaan modal. Dirinya juga menanggapi soal akan adanya kewajiban pokok hutang yang besar.
“Dalam dokumen TAPD kepada Banggar, masih ada kewajiban pokok hutang yang besar dan belanja modal relatif kecil dan pemerintah sendiri mengakui sekarang ada keterbatasan fiskal dan program-program yang begitu dirindukan masyarakat kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyrakat. Dalam kondisi fiskal yang terbatas ini bukankah dana Rp30 miliar ini lebih diprioritaskan kepada pelayanan-pelayanan dasar, perbaikan jalan, banyak jalan yang berlubang, pendidikan kesehataan dan penguatan ekonomi masyarakat serta program lainnya,” ungkap politisi Partai Golkar ini. (arfin tompodung)
