Manado, MKS
Kedatangan massa aksi unjuk rasa dari masyarakat Tokambahu Makawidey, Kota Bitung, mendapat respon positif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Louis Schramm. Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) ini menilai, tuntutan dari para demonstran berkaitan hak bagian mereka atas tanah seluas 70 hektare adalah sesuatu yang wajar.
Louis Schramm menjelaskan, selama kurang lebih 24 tahun masyarakat hidup di sana. Mereka bekerja bahkan meninggal dan dikuburkan di wilayah tersebut.
“Mereka mencari kehidupan di sana, sebagai neyalan dan petani bahkan mereka mati di sana dan dikuburkan di sana selama ini,” kata Louis kepada sejumlah wartawan usai menerima aksi unjuk rasa dari Forum Perjuangan Masyarakat Tokambahu, Rabu (15/7/2026), di halaman kantor DPRD Sulut.
Lanjut Schramm, dengan keberadaan masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal di sana, membuat mereka menuntut hak bagian atas tanah tersebut. Harapannya pemerintah peduli akan keberadaan mereka yang sudah cukup lama tinggal di sana.
“Untuk itu mereka meminta haknya supaya pemerintah peduli dengan mereka supaya diberikan tanah, diberikan izin supaya mereka menempati tanah di sana supaya mereka nyaman tinggal di sana,” ungkap Louis
Wakil rakyat daerah pemilihan Kota Manado ini juga menyampaikan, baginya tuntutan dari masyarakat kepada DPRS Sulut tersebut masih sesuatu yang wajar. Itu berkaitan dengan hak mereka atas tanah tersebut.
“Permintaan kepada DPRD provinsi ini merupakan permintaan hak yang wajar,” kata Louis.
Adapun aksi demonstrasi dari Forum Perjuangan Masyarakat Tokambahu, Kota Bitung, Rabu (15/7/2026) dan diterima anggota dewan Louis Schramm, Nick Lomban dan Paula Runtuwene. Massa unjuk rasa menuntut keadilan terkait hak mereka atas tanah di Kelurahan Makawidey, Kota Bitung. (arfin tompodung)
