Manado, MKS
Bantuan-bantuan ke masyarakat dari anggaran daerah terdampak akibat kebijakan efisiensi anggaran. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Angel Wenas, pun mendorong Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut melakukan lobi program ke pusat. Wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini memberi perhatian terhadap program ayam terintegrasi.
Angel Wenas meminta Dinas Pertanian dapat lebih proaktif melihat peluang-peluang program di pemerintah pusat. Pimpinan dinas dimintanya secara khusus agar lebih aktif melakukan koordinasi dan komunikasi ke kementerian terkait. Dengan demikian daerah tidak tertinggal dalam memperoleh program strategis nasional. Apalagi sekarang masyarakat dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Adanya kebijakan efisiensi berdampak pada berkurangnya sejumlah program bantuan yang sebelumnya rutin diterima setiap tahun.
“Masyarakat tahu, setiap tahun selalu ada bantuan. Namun kenyataannya saat ini bantuan di dinas-dinas teknis sangat minim. Sementara kebutuhan petani dan peternak terus meningkat,” tutur Wenas saat rapat Komisi II DPRD Sulut bersama Dinas Pertanian dan Peternakan membas program kegiatan tahun 2026, Senin (2/3/2026), di ruang rapat komisi II.
Untuk itu Wenas mendorong dinas melakukan lobi program ke pusat. Salah satu program yang menjadi perhatian Wenas adalah program ayam terintegrasi. Ia mengakui, merealisasikan program tersebut bukanlah hal yang mudah. Namun dengan upaya dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dirinya yakin program tersebut dapat diwujudkan. “Provinsi Gorontalo saja bisa mendapatkan program itu, kenapa kita tidak? Ini hanya soal keseriusan dan koordinasi,” ungkapnya.
Program ayam terintegrasi dinilai sejalan dengan prioritas pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menjaga ketersediaan stok daging dan telur ayam. Lewat program tersebut, daerah diharapkan bisa mendongkrak produksi secara mandiri. Selain itu bisa mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.
Wenas pula menyebutkan bahwa Sulut saat ini masih banyak menerima pasokan telur dari luar daerah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, baik dari sisi kualitas maupun dampaknya terhadap harga pasar lokal.
“Kita tidak tahu kualitas telur yang masuk dari luar seperti apa. Selain itu, kalau tidak dikontrol, ini bisa merusak harga pasar dan merugikan peternak lokal,” ujarnya. (arfin tompodung)
