Manado, MKS
Massa demonstran mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (24/9/2025). Tuntutan mereka terkait dengan sejumlah persoalan petani di Sulut yang tak kunjung tuntas.
Para aksi unjuk rasa diterima di depan gerbang kantor DPRD Sulut oleh anggota dewan Resa Waworuntu, Raski Mokodompit, Hillary Tuwo, Angel Wenas, Eugenia Mantiri, Pricilia Rondo. Beberapa perwakilan demonstran kemudian diterima untuk masuk menyampaikan aspirasi di ruang rapat kantor DPRD Sulut.
Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria Sulut, Simon Aling mengatakan, gerakan demonstrasi mereka saat ini yang pertama karena memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh tanggal 24 September. Dalam memaknai hari tani maka ada sejumlah tuntutan massa aksi agar bisa menyelesaikan sejumlah persoalan terkait dengan petani di Sulut.
Ia mengungkapkan, kebanyakan yang menjadi masalah petani yakni konflik agraria. Baik konflik dengan aparat maupun dengan pihak mafia tanah. “Kami mau menyampaikan konflik yang terjadi di Desa Kalasey II yang diambil alih Brimob, Desa Sea yang diambil Unsrat, konflik HGU di Boltim, di Mitra dan di Amurang, Minsel. Semua kasus ini sudah lama namun hingga saat ini belum ada kejelasan,” ujar Aling.
Anggota DPRD Sulut Louis Schramm yang turut hadir mendengar aspirasi demonstran di ruang rapat DPRD Sulut menyampaikan, nantinya harus dibuat hearing bersama dengan pihak Badan Pertanahan Nasional. Ia menjelaskan, sebelumnya DPRD Sulut sudah pernah memanggil Kanwil BPN bahkan seluruh kepala kantor pertanahan di setiap kabupaten kota.
“Itu terjadi dua bulan lalu. Pada pertemuan itu pimpinan dewan menyampaikan supaya memperhatikan persoalan-persoalan tanah yang ada di Sulawesi Utara dan diselesaikan secepat mungkin,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut, Resa Waworuntu yang memimpin jalannya penyampaian aspirasi demonstran saat itu mengatakan, nantinya akan diatur untuk diagendakan hearing. Namun dirinya meminta agar pihak pengunjuk rasa aga memasukkan setiap kasus yang menjadi tuntutan. “Kami meminta supaya memasukan daftar kasusnya,” ungkap Waworuntu.
