Sitaro, MKS
Komitmen mengawal pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan kembali ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Fraksi Partai Golkar, Vionita Kuera, saat menggelar Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Kampung Kawahang, Kecamatan Siau Barat Utara, Selasa (4/8/2026). Aspirasi masyarakat mencuat saat itu, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, hingga penyediaan air bersih, menjadi agenda utama yang siap diperjuangkan melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Reses yang dihadiri pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta berbagai elemen masyarakat itu berlangsung penuh antusias. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang dinilai mendesak demi mendorong kemajuan wilayah kepulauan.
Dalam sambutannya, Vionita Kuera yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulut menegaskan, reses merupakan sarana penting untuk memastikan kebijakan pembangunan lahir dari kebutuhan nyata masyarakat.
“Reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRD, tetapi menjadi ruang komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah. Setiap aspirasi yang disampaikan akan saya catat, perjuangkan, dan kawal agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada,” ujarnya.
Sejumlah usulan yang mengemuka dalam dialog antara lain pembangunan talud di Sekolah Nazareth Niambangeng dan di belakang Gereja GPDI Victory Kawahang, pembangunan jalan menuju Kampung Tolosang, perbaikan jalan di Kampung Kawahang, pembangunan SMA/SMK di Kecamatan Siau Barat Utara, serta pengadaan tong penampungan air bersih bagi masyarakat.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Vionita memastikan seluruh aspirasi akan diperjuangkan melalui mekanisme Pokir DPRD dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Sulut maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai pembagian kewenangan.
Ia juga menegaskan, sebagai Ketua Bapemperda, dirinya akan terus mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada masyarakat kepulauan agar pemerataan pembangunan di Nusa Utara dapat berjalan lebih optimal.
“Kemajuan Nusa Utara membutuhkan sinergi yang kuat antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Karena itu saya akan terus mengawal setiap aspirasi agar dapat diwujudkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan reses berlangsung dengan aman dan tertib. Seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mendorong pembangunan yang merata, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. (arfin tompodung)
