Manado, MKS
Asa legislator Hillary Tuwo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) diungkapkan. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) ini berharap, ranperda tersebut bisa memperkuat posisi perempuan di daerah bumi Nyiur Melambai.
Adapun pembentukan Ranperda PPPA ini mulai didorong di DPRD Sulut. Pada Senin (20/7/2026), DPRD Sulut telah melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Penetapan Ranperda Usul Prakarsa DPRD Menjadi Prakarsa DPRD yaitu Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hillary Tuwo saat dimintai tanggapan terkait ranperda ini menyampaikan, zaman sekarang peran perempuan telah setara dengan laki-laki. Ada begitu banyak yang memegang jabatan di segala bidang. Namun diskriminasi itu dinilainya masih terjadi.
“Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika perempuan sudah sama banyak pegang jabatan, diskriminasi itu masih terjadi di perempuan. Orang mungkin underestimate (meremehkan) karena dia perempuan, mungkin karena dia seorang leader tidak dilihat kinerjanya cuma dilihat karena mungkin cantik. Kira-kira dengan ranperda perlindungan perempuan akan memperkuat posisi dan role perempuan,” ungkap Hillary.
Hillary yang juga Ketua Umum Badan Semi Otonom (Basnom) Womenpreneur HIPMI Sulut ini mengatakan, ranperda PPPA juga bisa menjadi payung hukum nanti ketika perempuan memiliki jabatan-jabatan strategis. “Contoh ibu Gubernur Sulut (Anik Fitri Wandriani, red), dia sangat aktif di PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah). Sayang kalau misalnya banyak kegiatan positif seperti itu tapi tidak diperkuat dengan payung hukum pemberdayaan perempuan. Sehingga memperkuat posisi perempuan,” tegas politisi Partai Solidaritas Indonesia ini.
Sebagai Ketua Basnom Womenpreneur Sulut dirinya merasa ada hal-hal yang bisa disinkronkan dengan adanya Ranperda PPPA. “Saat ini kan saya kebetulan Ketua Basnom Womenpreneur Sulut, ada hal-hal yang bisa dikoneksikan dengan perda ini, supaya perempuan bisa jadi pemimpin dalam enterpreneur, pemberdayaan UMKM,” kata wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.
Kalau masalah perlindungan anak, dirinya prihatin dengan kondisi kriminalitas yang melibatkan anak-anak di bawah umur. “Kalau untuk perlindungan anak karena meningkatnya kasus kriminalitas anak di bawah umur mungkin nanti ada usulan-usulan antara pemerintah daerah dan DPRD, bisa kita perkuat regulasi-regulasi yang ada di daerah terkait kasus-kasus yang ada di Sulut,” tuturnya. (arfin tompodung)
