Manado, MKS
Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menyorot ketidakhadiran Kepala Balai Wilayah Sungai Sulut dalam rapat dengar pendapat (RDP). Apalagi absennya kepala balai dalam panggilan rapat dewan telah dilakukan berulang kali.
Adapun pada Senin (26/1/2026), Komisi 3 mengagendakan rapat koordinasi bersama perangkat daerah terkait dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 dan rencana program kegiatan tahun 2026. Dalam agenda ini memanggil pihak Balai Wilayah Sulawesi 1, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulut, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulut serta Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulut.
Saat pertemuan bersama dengan Balai Wilayah Sungai personil Komisi 3 menyoroti ketidakhadiran kepala balai. Anggota dewan Yongkie Limen mengatakan, pada agenda berikutnya dengan Balai Sungai kiranya kepala balai bisa hadir.
“Kalau Kabalai (kepala balai) tidak menghargai ketua kalau boleh kita konferensi pers dan rekomendasi ganti,” kata Yongkie anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Kota Manado Fraksi Golkar.
Anggota dewan Ronald Sampel mengatakan, dirinya mendapat informasi kalau Kabalai Wilayah Sungai sudah akan pensiun bulan depan.
“Kalau tidak Minggu pertama, Minggu kedua (akan pensiun, red),” ujar Sampel.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Sulut, Nick Adicipta Lomban mengatakan, seharusnya di masa-masa akhir seperti ini Kabalai harus lebih baik. Ini agar di penghujung dirinya akan pensiun bisa meninggalkan kesan yang bagus dari kinerjanya.
Alan Kawengian seksi pelaksanaan BWS 1 Sulut mengatakan, kebetulan dalam beberapa kali pertemuan ini Kabalai ada kegiatan sehingga tidak hadir.
“Yang lalu pas hari bakti PU (Pekerjaan Umum), kemudian minggu kemarin juga diundang pas beliau ada di Jakarta urus bencana alam, hari ini ada zoom dengan BNPB pusat,” katanya. (arfin tompodung)
