Manado, MKS
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) memanggil Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (BSG). Undangan ini untuk membahas penyertaan modal yang akan diberikan ke BSG pada tahun anggaran 2027.
Pemanggilan BSG oleh Banggar DPRD Sulut berkaitan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2027. “Mengapa Banggar mengundang bank SulutGo karena dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 ada penyertaan modal untuk BSG Rp30 miliar yang ada dalam dokumen kami dan itu sudah dalam proses pembahasan,” ungkap anggota Banggar DPRD Sulut, Vonny Paat saat rapat antara Banggar DPRD Sulut bersama jajaran direksi dan komisaris BSG, Rabu (5/8/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Paat menjelaskan, dalam pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut, Banggar mempertanyakan berkaitan seberapa penting penyertaan modal Rp30 miliar tersebut. Hal itu karena ada begitu banyak yang harus dialokasikan anggaran untuk kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Sementara kekuatan anggaran pemerintah daerah sekarang ini sedang melemah akibat efisiensi anggaran maupun pemotongan dana transfer daerah.
“Walaupun pak Sekprov (Tahlis Galang, red) selaku ketua TAPD mengatakan Rp30 miliar ini sudah dijanjikan pak gubernur dalam RUPS (rapat umum pemegang saham). Walaupun tetap harus melalui forum pembahasan dalam DPRD. Selaku Banggar, tahun ini tahun kedua pak YSK dan pak Victor sesuai RPJMD 2025-2029. Pada tahun pertama RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) banyak tidak tercapai karena banyaknya efisiensi anggaran dan pengurangan dana transfer pusat sehingga kami lihat banyak sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang harus teralokasi di 2027,” kata Paat.
Ketua Komisi IV DPRD Sulut ini melanjutkan, kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu didapatkan, baik dari hasil reses anggota dewan maupun usulan-usulan yang disampaikan langsung ke Gubernur Sulut atau pemerintah daerah.
“Jadi masih sangat dibutuhkan dana-dana ini untuk mengalokasikan program kegiatan pemerintah provinsi karena RKPD tahun pertama belum tercapai,” ucap wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa-Tomohon ini.
Direktur Utama BSG Revino Pepah mengatakan, semua pengurus BSG ditempatkan dalam rangka untuk mengembangkan BSG menjadi lebih baik. Sehingga tugas mereka yakni bagaimana bank ini bisa berkembang dari waktu ke waktu supaya menjadi salah satu pendorong perekonomian daerah namun juga memberikan kontribusi pada pemegang saham dan bermanfaat bagi pegawainya.
“Salah satu dari sekian banyak faktor adalah permodalan. Tapi kami juga menyadari pemegang saham ini adalah pemerintah daerah, pemerintah daerah bukan hanya mengurus bank ini. Pemrintah daerah mengurus banyak hal yaitu pembangunan daripada masyarakat, bank ini hanya salah satu bagian,” ucapnya.
Maka dari itu Pepah mengungkapkan, selaku pengurus dari bank ini mereka perlu mengungkapkan apa yang menjadi alasan perlunya penyertaan modal tersebut. Ia menyampaikan, kondisi sekarang ada dua faktor dalam permodalan. Pertama, harus menyelesaikan kelompok usaha bersama (KUB) dengan PT Mega Corpora.
“Modal dari bank ini harus capai Rp3 triliun sehingga harus diselesaikan bertahap, memang tidak diberi durasi waktu. Tapi selama ini belum dicapai maka kita masih tetap berkemlompok usaha bersama dengan PT Mega Corpora. Modal inti kita harus kita dorong sampai Rp3 triliun sehingga benar pengendalian ini berada di bawah Pemerintah Provinsi Sulut,” ungkap Pepah.
Alasan kedua tentang pentingnya permodalan ini, kalau tidak ada penambahan setoran modal dari Pemprov Sulut selaku pemegang saham pengendali maka ratio yang ada milik Pemprov Sulut akan tereduksi. Itu apabila pemerintah daerah lain memberi penambahan modal.
“Saham Pemprov Sulut akan tereduksi. Kita lihat Pemda provinsi Gorontalo tambah Rp15 miliar. Pemkot Manado tambah Rp4 miliar, Tomohon Rp1 miliar dan Gorontalo Utara juga menambah. Akibat penembahan ini sedikit mereduksi saham pemerintah provinsi Sulut. Kami kembali menyerahkan ke Banggar kalau punya hal lain terkait kajian, kami menyerahkan untuk dilakukan kajian,” kata Pepah. (arfin tompodung)
