Manado, MKS
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Amir Liputo mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut memprioritaskan masalah keamanan, infrastruktur dan kemiskinan. Hal itu disampaikannya saat rapat pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025 antara Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (6/7/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Ia mengatakan, ada tiga hal yang sangat esensi perlu diperharikan pemerintah daerah. Pertama mengenai faktor keamanan. Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi tidak akan diakui dan tidak belaku signifikan kalau faktor keamanan tidak berlaku.
“Orang bilang banyak sajam (senjata tajam) dan itu tawuran, karena apa? orang lapar,” ujar Liputo.
Masalah kedua diingatkannya terkait infrastruktur yang rusak. Ada berapa banyak jalan-jalan provinsi yang ada di Sulut dinilai tidak terpelihara. Sementara ada kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang kondisinya memprihatinkan.
“Ada UPTD-UPTD di Bolmong sana, bahkan ada UPTD praskim (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman) mohon maaf kursinya saja sudah tidak ada, mejanya tidak nada, bangunan saja hanya pinjam ini bagaimana fungsi pengawasan di bawah kenapa karena tidak ada anggaran,” ucap Liputo.
Sementara menurut Liputo, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus tetap digaji. Walaupun mereka tidak tahu berbuat apa karena tidak ditunjang anggaran. “Mohon maaf yang ada PNS harus digaji, sementara ketika kerja kasihan tidak ada,” ujar Liputo.
Hal berikutnya ia meminta agar supaya pemerintah memperhatikan masalah kemiskinan yang ada di Sulut. Persoalan ini menurutnya perlu menjadi prioritas.
“Saya kira ini perlu supaya direalisasi anggaran untuk faktor penurunan angka kemiskinan,” ucap Liputo.
Lanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan Peraturan Daerah lima tahun ke depan. Maka dari itu pencapaiannya harus dilihatin dari RPJMD bukan membandingkan dengan nasional.
“Semua diukur dari RPJMD. Sebagai wakil rakyat kami ingin dalam realisasi anggaran ini uang yang sudah sedikit ini kita benar-benar prioritaskan kepada program, meminimalisir tanggapan orang bahwa Pemprov dan DPRD tidak bekerja padahal kita sudah bekerja,” kata Liputo.
“Sehingga saya mohon keamanan harus terjamin, infrastruktur harus terjamin dan perlakuan terhadap orang miskin harus kita jadikan prioritaskan bersama,” tambahnya. (arfin tompodung)
