Manado, MKS
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan pimpinan DPRD Terhadap Peraturan DPRD Provinsi Sulut tentang tata tertib DPRD. Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Silangen menyampaikan sejumlah hal yang perlu dikaji dalam tatib tersebut.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiskus Silangen didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Stela Runtuwene dan Royke Anter, Senin (2/3/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut. Silangen mengatakan, dalam tatib DPRD ada sejumlah substansi yang dipandang perlu untuk dikaji kembali.
Beberapa diantaranya yang disampaikan Silangen yakni terkait dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dapat diubah dalam keadaan tertentu yang harus mendapat persetujuan bersama DPRD, pemerintah daerah dan persetujuan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani Badan Pembentukan Daerah DPRD Sulut dan pemerintah daerah.
“Kedua, rancangan yang sudah masuk propemperda tapi belum dibahas DPRD dan Pemda pada tahun berjalan, menjadi prioritas dalam propemperda tahun berikutnya,” kata Silangen.
Dalam tatib juga dimintakan untuk perlu ditambahkan satu bab khusus mengenai pelaksanaan hak konstitusional DPRD dalam hal kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur tentang memilih gubernur dan wagub.
“Mekanisme penyampaian rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) gubernur juga perlu dijabarkan dalam tatib,” tuturnya.
Selain itu disampaikan Silangen, alat kelengkapan dewan atau gabungan komisi dapat melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan dinas. Ada juga masalah terkait kehadiran anggota DPRD lewat virtual.
“Waktu dan hari kerja DPRD kegiatan anggota DPRD serta kehadiran secara virtual dinyatakan sah dalam keadaan tertentu sesuai tata tertib,” ungkapnya. (arfin tompodung)
